Pendidikan Kewarganegaraan kelas XI Paket

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

1. Tugas mandiri 3.1 Paket halaman 63-64

Perbedaan negara demokrasi dengan negara otoriter

• Negara Demokrasi :
a. Penyelenggaraan pimpinan negara ( presiden / perdana menteri) secara teratur (Indonesia 5 tahun).
b. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
c. Parpol berfungsi sebagai sarana komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat.
d. Negara menjamin perlindungan HAM dan adanya jaminan hak minoritas.
e. Pers mendapat kebebasan untuk memberitakan pengelolaan negara oleh pemerintah.
f. Hukum memenuhi kebutuhan kepentingan individu dan masyarakat.
g. Pemerintahan konstitusional.


• Negara Otoriter :
a. Tidak ada pergantian pimpinan negara karena sang penguasa diktator, tidak mau melepas jabatannya.
b. Menentang adanya keanekaragaman. Dan bila ada perbedaan dengan sikap penguasa, orang tersebut akan ditumpas.
c. Parpol lebih menedepankan fungsi sebagai sarana pendoktrinan pemerintah pada rakyat
d. Tidak ada perlindungan HAM, sehingga banyak pelanggaran HAM.
e. Manajemen pemerintahan tertutup, sehingga tidak diketahui publik.
f. Hukum untuk memenuhi visi politik penguasa.
g. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional.


2. Tugas Kelompok 3.1 Paket halaman 65.


Pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di sekolah :


a. Antara Siswa dengan Siswa:


- Pembagian tugas piket yang merata


- Ikut berpartisipasi dalam organisasi yang ada di sekolah


- Ikut serta dalam kegiatan politik di sekolah seperti pemilihan ketua osis, ketua kelas, atau kegiatan lain yang relevan


- Saling menghargai pendapat teman


b. Antara Siswa dengan guru/kepala sekolah:


- Membayar SPP atau iuran wajib sekolah


- Memberi usul/saran/pesan pada pihak sekolah


- Menghadiri acara yang diadakan sekolah


- Pembentukan pengurus kelas dengan wali kelas


- Penyelesaian masalah kelas dengan wali kelas


- Interaksi dan komunikasi yang lancar antara guru, siswa, dan orang lain di lingkungan sekolah


c. Antara Guru dengan Guru:


- Musyawarah dalam penetapan kebijakan / tata tertib sekolah


- Rapat pleno tentang kenaikan kelas peserta didik.